Andreas Eddy Soroti Rendahnya ‘Tax Ratio’ Indonesia Pasca 10 Tahun Reformasi Perpajakan

    Andreas Eddy Soroti Rendahnya ‘Tax Ratio’ Indonesia Pasca 10 Tahun Reformasi Perpajakan
    Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo

    JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti rendahnya Tax Ratio Indonesia pasca 10 tahun reformasi perpajakan. Menurutnya, berdasarkan data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) per 2020, Tax Ratio Indonesia berada di angka 10, 1 persen, hanya lebih baik dari Bhutan dan Laos. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata negara OECD, yaitu 33, 5 persen.   

    “Jadi yang menjadi PR besar kita bahwa sampai saat ini sudah 10 tahun lebih reformasi perpajakan dilakukan itu adalah masalah Tax Ratio kita, ” ujar Andreas, Minggu (31/7/2022).   

    Chicago Pizza
    market.biz.id Chicago Pizza
    1% Rp 9.500
    Beli sekarang!

    Meskipun demikian, tambahnya, jika dilihat lebih jauh, rendahnya tax ratio ini tidak berbanding lurus dengan tren peningkatan PDB per kapita Indonesia.

    “Kalau kita lihat PDB per kapita kita itu naik. Jadi di mana sebetulnya letak utama gap ini. Ini yang sebenarnya menjadi PR besar kita, ” tanya Andreas.   

    Politisi PDI-Perjuangan itu menilai gap tersebut terjadi, salah satunya, karena tingkat pekerjaan informal yang tinggi. Di mana 56 persen ekonomi Indonesia disumbang dari UMKM atau berasal dari 56, 4 juta penduduk Indonesia yang belum terdata dengan baik dalam sistem perpajakan.   

    “Nah ini yang kita sudah usahakan, agar gap ini kita tutup melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sudah disahkan. Di antaranya bahwa semua kita masukkan ke dalam sistem seperti yang selama ini ada di PPN. Walaupun dalam PPN juga ada fasilitas nol persen sebagai sebuah pengecualian, ” urai legislator dapil Jawa Timur V itu.   

    Diketahui, tax ratio adalah cara untuk mengukur kondisi perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Melalui tax ratio, akan tergambar seberapa besar pajak yang dapat dihimpun pemerintah dari kegiatan ekonomi yang terjadi di negaranya.   

    Tax ratio yang menggunakan rekomendasi dari OECD dimaknai sebagai semua penerimaan yang dibayarkan warga negara kepada negaranya, sehingga turut mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan pajak daerah. (rdn/sf)

    Espresso shot Boba
    market.biz.id Espresso shot Boba
    13% Rp 6.300
    Beli sekarang!

    andreas eddy susetyo dpr ri pdip komisi xi
    Ernest Hendri

    Ernest Hendri

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani Ajak Masyarakat Dukung Ibu...

    Artikel Berikutnya

    Rachmat Gobel Minta Pemerintah Segera Tanggulangi...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 148

    Postingan Tahun ini: 3157

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 112

    Postingan Tahun ini: 2312

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 59

    Postingan Tahun ini: 595

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 55

    Postingan Tahun ini: 878

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Ray verified

    Kemenkumham Jateng - Pengadilan Tinggi Jateng Perkuat Sinergitas melalui Pertandingan Persahabatan Tenis
    Kakanwil Kemenkumham Jateng Wisuda 4 Orang Purna Bhakti Pengayoman
    Kalapas dan Jajaran Lapas Narkotika Purwokerto Ikut Partisipasi Program SDM Berakhlak 
    'Kitapoleng x Artjog 2022' Teman Tuli dan Suara-Suara yang (Tak) Hilang

    Rekomendasi

    Diduga Pengaruh Alkohol, Pria di Lombok Tengah Mengalami Laka Lantas, Korban Meninggal di Tempat
    Malam 10 Muharam di Balai Desa Ngropoh Santuni Anak Yatim dan Dihadiri Anggota Satgas TMMD 114
    Personel Ditpolairud Datangi TKP Dan Evakuasi Mayat Laki-Laki di Das Kahayan
    Pengecoran Jalan TMMD Kodim 0706/Temanggung Capai 850 Meter
    Kawasan Mamminasata Pengembangan Transportasi, Bappenas dan Australia Fasilitasi Pemprov Sulsel

    Ikuti Kami