Kejari Kabupaten Bogor Akan Tolak Undangan Bimtek Kepala Desa di Bandung

BOGOR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor tidak akan hadir dalam undangan sebagai narasumber rencana Kegiatan Bimtek Kepala Desa se Kabupaten Bogor yang akan digelar di Bandung Bulan Desember 2023 mendatang. 

Melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Ate mengatakan, pihaknya tidak akan hadir sebagai narasumber karena takut disudutkan sebagai inisiator kegaitan Bimtek Peningkatan Kapasitas  Para Kades yang saat ini menjadi pembicangan publik di Kabupaten Bogor. 

Baca juga: Ibra Yaser: Pengerjaan Proyek Gapura di Simpang Gantiang Manggis Terkesan Asal Jadi

"Kami mewakili Kejari Kabupaten Bogor akan menolak undangan Bimtek Para Kades di Bandung, walaupun hanya sebatas narasumber", ujar Ate kepada Indonesiasatu.co.id Grup, Jum'at (08/12/23). 

Ate juga menyampaikan bahwasanya kegiatan itu tidak ada hubungannya dengan Kejari Kabupaten Bogor, beredarnya isue bahwa Para Kepala Desa yang tidak akan hadir dalam kegiatan Bimtek tersebut akan di presekusi itu tidak benar. 

Baca juga: Ribuan Paket 'Beras Untuk Rakyat' Dari Mbak Puan Maharani Diserahkan Anggota DPR RI Ina Ammania

" Gak benar itu, itu hak Kepala Desa mau hadir dan tidak di acara tersebut", katanya. 

Ditempat yang sama, Kasi Intel Kejari Kabupaten Bogor, Marzuki mengatakan, Kejari tidak akan mencampur adukan kegiatan resmi dari Kejari dengan agenda lain . Menurutnya, kejari akan memfokuskan program Jaga Desa seperti yang sudah dilakukan di 15 Kecamatan. 

Baca juga: Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Akui Chanel Youtubenya Sebagai Pencitraan

" Kami akan fokus dengan program Jaga Desa yang sudah berjalan di 15 Kecamatan, kami juga tidak ingin program Resmi dari Kejagung disusupi kegiatan pihak lain, apalagi menjelang politik 2024", ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Desa di wilayah Timur tidak akan hadir dalam agenda tersebut, menurutnya Pemdes tidak menganggarkan untuk kegiatan Bimtek, jika pun ada anggaran akan diperuntukkan ke hal penting seperti program penanganan stunting 

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Desa Wisata, Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa untuk Ditetapkan Menjadi Perda

" Gak bakalan ikut om gak ada duit apalagi di akhir tahun, walaupun ada mending dipakai untuk program stunting itu lebih penting", kata kades yang enggan disebutkan namanya. 

Sama halnya dengan, Kades yang ada di wilayah Barat, dirinya mengaku masih ragu dan bimbang karena tidak ada anggaran sebesar itu. 

Baca juga: Tony Rosyid: Gagal Dipukul, Anies Dirangkul

" Saya juga bingung mesti peinjem kesana kemari, makanya saya belum bayar ", pungkasnya. ***(fr)