Nusron Wahid Nilai Tidak Perlu Ada Relaksasi Kebijakan DMO

    Nusron Wahid Nilai Tidak Perlu Ada Relaksasi Kebijakan DMO
    Anggota Komisi VI Nusron Wahid

    JAKARTA - Anggota Komisi VI Nusron Wahid mengatakan tidak setuju dengan langkah Kementerian Perdagangan untuk merelaksasi kebijakan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Apalagi kebijakan tersebut selama ini dinilai mampu menekan harga minyak goreng di dalam negeri meski harga CPO dunia sedang tinggi.

     

    "Kalau DMO dan DPO dihapus kemudian harga melambung tinggi kayak kemarin, apakah pengusaha kemudian tanggung jawab?" kata Nusron kepada awak media, Senin lalu (25/7/2022). Oleh karena itu, Nusron menilai pencabutan kebijakan DMO dan DPO justru akan memicu kembali kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

     

    "Jangan-jangan malah memanfaatkan momentum untuk mengambil keuntungan sesaat yang ujung-ujungnya korbannya konsumen yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, " imbuhnya.

     

    Menurut Nusron, aturan yang dibuat pemerintah lewat kebijakan DMO dan DPO sudah jelas dan transparan, sehingga tidak perlu dilakukan relaksasi terhadap kebijakan tersebut. Legislator dapil Jawa Tengah II ini menambahkan, justru yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan adalah fokus terhadap infrastruktur distribusi yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

     

    "Ini yang harus ada percepatan dan akselerasi. Pemerintah harus gerak cepat memberikan bimtek (bimbingan teknis) buat pedagang minyak goreng agar bisa mengakses kanak aplikasi Si Mirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah), " imbuhnya.

     

    Chicago Pizza
    market.biz.id Chicago Pizza
    1% Rp 9.500
    Beli sekarang!

    Oleh karena itu, Nusron pun menyesalkan adanya kalangan pengusaha yang justru meminta kebijakan DMO-DPO dihapuskan. Padahal menurutnya, aturan main yang sekarang ditetapkan pemerintah sudah cukup jelas dan transparan.

     

    "Kalau ada pengusaha yang mengatakan DMO-DPO ribet, berarti pengusaha yang egois, memikirkan diri sendiri, hanya mengejar keuntungan sesaat. Tidak berpikir jangka panjang tentang nasib mayoritas rakyat Indonesia sebagai konsumen. Kalau punya komitmen kasih barang ke dalam negeri 1 kilo dapat fasilitas ekspor 5-6 kilo. Yang nggak mau, ya itu berarti yang malas dan nakal, " tegasnya. (bia/aha)

    nusron wahid dpr ri golkar komisi vi
    Ernest Hendri

    Ernest Hendri

    Artikel Sebelumnya

    KPK Diminta Segera Tahan Tersangka Korupsi...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 149

    Postingan Tahun ini: 3158

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 112

    Postingan Tahun ini: 2312

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 59

    Postingan Tahun ini: 595

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 56

    Postingan Tahun ini: 879

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Ray verified

    Kemenkumham Jateng - Pengadilan Tinggi Jateng Perkuat Sinergitas melalui Pertandingan Persahabatan Tenis
    Kakanwil Kemenkumham Jateng Wisuda 4 Orang Purna Bhakti Pengayoman
    Kalapas dan Jajaran Lapas Narkotika Purwokerto Ikut Partisipasi Program SDM Berakhlak 
    'Kitapoleng x Artjog 2022' Teman Tuli dan Suara-Suara yang (Tak) Hilang

    Rekomendasi

    Lomba Esports Kemenkumham Sambut HDKD ke 77 Catat 2 Rekor MURI
    Perkuat Persatuan dan Persaudaraan Antara Anggota, Kodim 0719/Jepara Gelar Pertandingan Tenis Meja Untuk Meriahkan HUT RI Ke-77
    Jelang HUT Kemerdekaan RI, Danramil Beri Semangat Paskibra
    Tim Polres Lamongan Siap Sukseskan Malam Puncak Harmoni Nusantara Polda Jatim 2022
    Wujudkan Kedamaian, Satgas TMMD Reguler Ke 114 Dan Warga Jalin Keakraban

    Ikuti Kami