UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Restorative Justice

    UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Restorative Justice
    UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

    JAKARTA - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemasyarakatan menjadi UU saat pembicaraan tingkat II di rapat paripurna. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengapresiasi semua pihak yang berperan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

    Menurut Yasonna, UU tentang Pemasyarakatan dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti dari konsep pembalasan dan penjeraan.

    RI1.CO.ID
    market.biz.id RI1.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Undang-Undang ini juga diharapkan dapat memperkuat terwujudnya dan terlaksananya konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system) serta pembaruan hukum pidana nasional, ” kata Yasonna, saat membacakan Pendapat Akhir Presiden terkait RUU tentang Pemasyarakatan, dalam rapat paripurna DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (07/07/2022).

    “Dengan demikian, Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana, namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana, ” sambung Yasonna.

    JEJAKPOLITISI.COM
    market.biz.id JEJAKPOLITISI.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Yasonna melanjutkan, penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat. 

    Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan, dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

    JOURNALIST.ID
    market.biz.id JOURNALIST.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    (N.Son/***)

    jakarta dpr ri kemenkumham ri
    Narsono Son

    Narsono Son

    Artikel Sebelumnya

    Menteri ATR/BPN: Ingat..! OTT Bagi Oknum...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 148

    Postingan Tahun ini: 3157

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 112

    Postingan Tahun ini: 2312

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 59

    Postingan Tahun ini: 595

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 55

    Postingan Tahun ini: 878

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Ray verified

    Kemenkumham Jateng - Pengadilan Tinggi Jateng Perkuat Sinergitas melalui Pertandingan Persahabatan Tenis
    Kakanwil Kemenkumham Jateng Wisuda 4 Orang Purna Bhakti Pengayoman
    Kalapas dan Jajaran Lapas Narkotika Purwokerto Ikut Partisipasi Program SDM Berakhlak 
    'Kitapoleng x Artjog 2022' Teman Tuli dan Suara-Suara yang (Tak) Hilang

    Rekomendasi

    Diduga Pengaruh Alkohol, Pria di Lombok Tengah Mengalami Laka Lantas, Korban Meninggal di Tempat
    Malam 10 Muharam di Balai Desa Ngropoh Santuni Anak Yatim dan Dihadiri Anggota Satgas TMMD 114
    Personel Ditpolairud Datangi TKP Dan Evakuasi Mayat Laki-Laki di Das Kahayan
    Pengecoran Jalan TMMD Kodim 0706/Temanggung Capai 850 Meter
    Kawasan Mamminasata Pengembangan Transportasi, Bappenas dan Australia Fasilitasi Pemprov Sulsel

    Ikuti Kami